Penegakan Hukum di Sektor Peternakan

Foto: Daging ayam yang dijual di pasar tradisional (Dok. Pribadi).

Foto: Daging ayam yang dijual di pasar tradisional (Dok. Pribadi).

BARU-baru ini terungkap adanya 1,5 ton ayam potong yang mengandung formalin dari 7 tempat pemotongan ayam di Tangerang. Praktik ayam berformalin ini terungkap setelah Polda Metro Jaya bersama BPOM Banten melakukan inspeksi ke tempat pemotong ayam.

Kinerja aparat penegak hukum dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) patut kita apresiasi. Kendati sejumlah pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka, penemuan ini masih menimbulkan kecemasan di masyarakat. Dampak selanjutnya, konsumen enggan membeli atau mengkonsumsi daging ayam sampai mereka merasa aman terhadap formalin. Formalin merupakan senyawa kimia berbahaya yang umumnya digunakan sebagai desinfektan: pembasmi hama, menghilangkan bau serta mengawetkan mayat.

Celakanya, praktik ayam berformarlin tersebut telah diketahui oleh warga di sekitar rumah pemotongan ayam. Seperti diberitakanKompas.com (14/9/2015), Hartanto (50), warga yang tinggal di Jalan Budi Asih, gang tempat berdirinya rumah pemotongan ayam, mengaku sudah tidak kaget dengan penemuan Polda Metro Jaya dan BPOM Provinsi Banten, beberapa waktu lalu. Sebab, hampir semua warga tahu ayam potong di sana menggunakan formalin sebagai salah satu bahan agar ayam lebih awet setelah dipotong.

Apa yang dapat kita beri komentar tentang penemuan ayam berformalin itu? Kita bisa mengatakan: masih lemahnya pengawasan terhadap tempat atau rumah pemotong ayam. Di lain pihak, pengawasan terhadap bahan pengawet seperti formalin juga lemah sebab penjualan formalin masih bebas di pasaran.

Barangkali masih ada banyak tempat atau rumah pemotongan ayam yang melakukan hal serupa. Praktik pemberian formalin atau bahan berbahaya lainnya oleh pedagang dianggap cara paling instan dan murah dalam mengawetkan daging ayam. Akhirnya, kesehatan masyarakat sebagai konsumen daging ayam terancam lantaran lemahnya pencegahan.

Di sinilah pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengelabui konsumen. Praktik ayam berformalin hanya salah satu persoalan di sektor peternakan. Ada persoalan lain yang lebih luas meyangkut produk peternakan—susu, telur, daging ayam, daging sapi, dsb—yang beredar tetapi tidak memenuhi syarat higiene dan sanitasi (kesehatan) yang diatur pemerintah.

Pelanggaran ini sebetulnya marak terjadi di mana-mana namun belum begitu diketahui oleh masyarakat umum. Kesehatan dan keamanan pangan itu amat penting lantaran komoditas pangan yang gampang tercemar oleh bakteri, kuman, dan virus. Sialnya, sejumlah pelaku mencampurkan bahan kimia seperti formalin, arsenik, atau hormon sebagai bahan pengawet.

Sanksi terhadap pelaku pelanggaran

Undang-undang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 58 ayat 4 dengan gamblang menyebutkan bahwa seluruh produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk diedarkan wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal. Jika unit usaha produk hewan tidak memiliki NKV, maka sanksi adminstratifnya adalah: a) peringatan secara tertulis; b) pengenaan denda; c) penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; d) pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan Obat Hewan, Pakan, alat dan mesin, atau produk hewan dari pererdaran; e) pencabutan izin.

Dengan merujuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha bisa dipidanakan paling lama penjara lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.

Oleh sebab itu, penegakan hukum di sektor peternakan amat mendesak. Jangan sampai masyarakat dirugikan atau dalam hal ini mengalami ganguan kesehatan karena produk pangan yang tidak sehat. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, serta polisi perlu segera melakukan inspeksi dan memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar aturan.

Konsumen atau masyarakat juga berperan untuk melaporkan jika menemukan pelanggaran terhadap produk pangan asal hewan. Untuk memastikan apakah produk itu aman, konsumen dapat memperhatikan pada kemasan produk tersebut dicantumkan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) sebagai bukti bahwa produk itu sehat ataupun halal.

***

Berdasarkan peraturan Menteri Pertanian No: 381/Kpts/OT.140/2005 Tentang Pedoman Sertifiaksi Kontrol Veteriner Unit Uaha Pangan Asal Hewan:

  • Sertivikat atau Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene-sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan.
  • Hiegiene adalah segala upaya yang berhubungan dengan masalah kesehatan, serta sebagai usaha untuk mempertahankan atau untuk memperbaiki kesehatan.
  • Sanitasi pangan asal hewan adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembangbiaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan asal hewan dan membahayakan kesehatan manusia.
  • Unit Usaha Pangan Asal Hewan adalah Unit usaha yang dijalankan secara teratru dan terus menerus pada sauatu tempat untuk tujuan komersial yang meliputi Rumah Pemotongan Hewan, Rumah Pemotongan Unggas, Rumah Pemotongan Babi, usaha budidaya unggas petelur, usaha pemasukan/pengeluaran, distributor, ritel dan atau pengolahan pangan asal hewan.

Iklan

Tentang febroni

Jurnalis
Pos ini dipublikasikan di Tak Berkategori. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s