Swasembada Pangan di Era Jokowi-JK

Target swasembada pangan nasional selama 10 tahun (2004-2014) terakhir masih jauh dari harapan. Data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengimpor 472,7 miliar ton beras pada tahun 2013. Selain beras, beberapa komoditi pangan impor adalah: kedelai 78 persen impor, gula 54 persen, daging sapi 18 persen, gandum 100 persen, susu 72 persen.

Kegagalan swasembada pangan ini mencerminkan kegagalan dalam meningkatkan luas lahan pertanian dan membuat konsep agraria yang kacau balau. Laju konversi lahan sawah 110.000 hektar per tahun, sementara kemampuan cetak sawah baru hanya 50.000 hektar per tahun. Jika terus dibiarkan maka lahan pertanian seluas 8,1 juta hektar habis dalam kurun waktu 135 tahun mendatang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Amran Sulaiman sebagai menteri pertanian untuk mengangkat keterpurukan petani selama 10 tahun terakhir ini. Terpilihnya Amran Sulaiman dari praktisi sekaligus profesional (bukan partai) telah menjawab sedikit dari janji Jokowi sewaktu kampanye. Bahkan Amran telah berjanji dalam lima tahun ke depan Indonesia mampu swasembada pangan. Janji adalah utang maka harus ditepati.

Mengingat kembali apa yang pernah disampaikan Jokowi terkait visi misi di bidang pertanian dan ketahanan pangan adalah pertama, mencegah dan menghentikan lahan produktif bergeser ke penggunaan lain (industri, pemukiman, pertambangan). Kedua, pendampingan kepada petani agar meningkatkan produktivitas lahan serta mengarahkan petani tidak memakai bibit, hibrida impor, dan pupuk kimia.

Ketiga, membenahi dan membangun infrastruktur dari bendungan sampai saluran tersier. Keempat, mencegah agar air di bendungan atau saluran irigasi tidak dimasuki limbah industri. Kelima, mengusahakan memotong mata rantai yang terlalu panjang. Dan meningkatkan teknologi dan industri pasca panen. Keenam, menambah akses modal usaha seperti bank pertanian.

Menteri pertanian sebelumnya mengakui bahwa penyebab pertama gagalnya swasembada pangan adalah masalah ketersediaan lahan. Betapa tidak, peraturan pengendalian alih fungsi lahan yang tertuang dalam UU No. 41 Tahun 2009 sulit dilaksanakan. Pemerintah pusat melalui kementrian  pertanian melarang alih fungsi lahan. Sementara pada pihak lain, pemerintah daerah enggan menetapkan alokasi lahan pertanian karena kebijakan yang berorientasi ekonomi dan industri.

Sebagai contoh, di Provinsi Jawa Barat terancam kehilangan lebih 250.000 hektare lahan pertanian dari total luas lahan pertanian saat ini seluas 943.016 hektar (Bisnis.com, 21/4/2014). Kabupaten Karawang (Jabar) yang dijuluki sebagai daerah lumbung padi kini mulai bergeser menjadi lumbung industri. Membangun pertanian di satu sisi dan membangun industri di sisi lain adalah sangat kontradiktif.

Kebijakan yang terkesan kontradiktif ini harus dibereskan oleh pemerintahan Jokowi. Selama pemerintahan mantan Presiden SBY terdapat 1.397 kasus konflik agraria yang dilaporkan Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA). Dan ada sekitar 6 juta hektar perkara yang melibatkan 922.781 kepala keluarga, 1.180 petani dipenjara, 556 luka-luka, dan 65 orang meninggal dunia.

Dibentuknya kementrian agraria diharapkan mampu menyelesaikan konflik agraria yang sering terjadi. Selain itu, kementrian agraria harus membuat sebuah kebijakan yang jelas tentang alokasi lahan pertanian tanpa tumpang tindih dengan kebijakan pemda.

Menaikkan pendapatan petani

Keadilan harus dirasakan semua rakyat Indonesia, termasuk petani. Pokok persoalan pertanian kuncinya pada petani karena petanilah yang menanam dan memelihara pangan. Selama petani belum sejahtera mustahil swasembada pangan dicapai. Selama satu dekade ini, sektor pertanian memang mengalai pertumbuhan, namun kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi lebih rendah di bawah rata-rata pertumbuhan sektor lain.

Dibandingkan 10 tahun lalu, kontribusi pertanian terhadap PDB 15,19 persen. Pada tahun 2013, kontribusinya menjadi 14,43 persen. Dan selama 10 tahun terkahir impor pangan melonjak empat kali lipat dari USD 3,334 miliar di tahun 2003 menjadi USD 14,9 miliar di tahun 2013. Selama 10 tahun ini sebetulnya tidak menunjukkan kemajuan yang berarti.

Mantan menteri pertanian Suswono yang berasal dari partai Keadilan Sejahtera rupanya tak berdaya mensejahterakan jutaan petani di penjuru Tanah Air. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Senin, (03/11), kesejahteraan petani pangan sepanjang tahun berjalan ini masih memprihatinkan.  Hal ini terlihat dari nilai tukar petani petani (NTP) tanaman pangan Oktober 2014 berada di level 99,41. (Bisnis Indonesia, 4/10/2014).

Di samping masalah lahan, petani juga belum memperoleh pendapatan yang layak. Rata-rata pendapatan rumah tangga petani sekitar Rp12,41 juta per tahun atau sekitar Rp1,03 juta per bulan, lebih rendah dibanding rata-rata UMP terendah di Indonesia sebesar Rp1,2 juta per bulan. Hal ini juga terkait panjangnya mata rantai perdagangan pertanian.

Janji kedaulatan pangan dan peningkatan kesejehtaran petani wajib ditagih untuk ditunaikan oleh Presiden Jokowi. Jika tidak, swasembada hanya menjadi kegagalan yang berkelanjutan.

(Dimuat di Harian Padang Ekspres, 20 November 2014).

Iklan

Tentang febroni

Jurnalis
Pos ini dipublikasikan di Tak Berkategori. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s