Menertibkan Bisnis (Monopoli) Perunggasan

Hampir tiga bulan masa pemerintahan Jokowi-JK tampaknya belum banyak menyentuh sektor peternakan. Industri perunggasan, misalnya, saat ini sedang mengalami gejolak harga yang mumukul peternak kecil. Harga ayam hidup di pasaran sekitar Rp 8.000 – Rp 13.000 per kg, tidak sebanding dengan harga pokok produksi yang mencapai Rp 15.000 per kg.

Sejak bulan November 2014, gabungan peternak rakyat telah dua kali melakukan aksi demo di kantor Kementrian Pertanian untuk mendesak pemerintah turun tangan mengatasi harga ayam yang cenderung turun. Pemerintah terkesan abai terhadap nasib para peternak kecil di seluruh Indonesia. Sebaliknya pemerintah seakan membiarkan dominasi perusahaan besar bermain tanpa ada regulasi yang mendukung peternak kecil. Dampaknya ketika harga sedang turun, industri besar bertahan sementara peternak menjerit.

Daging ayam adalah salah satu sumber protein hewani masyarakat Indonesia. Tingkat konsumsinya sebesar 70 persen dari hasil peternakan lain seperti: sapi, kambing, domba, kerbau, itik, dll. Produksi ayam umur sehari (DOC) dari tahun ke tahun meningkat. Tahun 2012 produksinya 1,8 miliar, tahun 2013 produksinya sebesar 2 miliar, tahun 2014 naik sebesar 2,2 miliar.

Maka tak heran bisnis perunggasan di Indonesia didominasi oleh perusahaan besar. Bahkan jumlah pabrik pakan unggas saat ini sebanyak 82 pabrik yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, bisnis perunggasan ini dari mulai hulu sampai hilir dikuasai oleh perusahan-perusahaan besar. Mulai dari penghasil bibit ayam, pakan, hingga olahan makanan ayam semuanya diproduksi dari persusahaan gadang.

Bisnis perunggasan ini dinilai masih menjanjikan dan berpotensi berkembang meski kerap mengalami gejolak harga. Hal ini seiring meningkatnya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Lantas, peran pemerintah perlu ditingkatkan guna mengatur perusahaan besar supaya tidak bermain dengan sembarangan yang menyebabkan peternak rugi. Pemerintah perlu segera mengatur batas maksimal pasokan bibit ayam. Kementrian pertanian harus mau dan mampu mengaudit industri perunggasan secara independen.

Selama ini jumlah pasokan bibit ayam tidak dikendalikan, diproduksi sebanyak-banyaknya  sehingga hasil panen ayam hidup menjadi banjir di pasaran. Produksi bibit ayam nasional saat ini sebanyak 57 juta ekor per minggu. Sedangkan kebutuhan riil hanya 43 juta ekor per minggu. Dengan kata lain ada kelebihan 14 juta ekor per minggu.

Untuk mengurangi angka kerugian, beberapa perusahaan pemasok bibit ayam memberikan bibit ayam dengan harga murah (Rp 2000). Bahkan ada yang diberikan secara gratis padahal harga normal bibit DOC sekitar Rp 4.000. Meskipun bibit ayam dijual murah, peternak kecil masih merugi lantaran harga ayam panen masih di bawah harga pokok produksi.

Harga bibit ayam murah bukanlah solusi yang tepat mengurai persoalan tersebut. Dalam teori ekonomi jika penawaran banyak akan mengakibatkan harga turun. Dengan keadaan begini satu-satunya jalan pintas agar harga bisa normal kembali mau tidak mau produsen kuat berani memberikan dengan harga murah dan gratis. Dalam pasar yang berbentuk kompetisi monopolistik dengan kekuatan kapital yang besar, pengusaha besar bersangkutan mempunyai kemampuan melakukan praktek bisnis yang tidak sehat atau bahkan kotor untuk membunuh para pesaingnya. Pengusaha yang bersangkutan memasang harga lebih rendah dari harga pokok untuk memaksa para pesaingnya juga merugi sampai bangkrut. Untuk menghindar dari kebangkrutan para produsen pesaing akan dengan sendirinya tergerus. Pada akhirnya harga naik lagi dan memberikan keuntungan yang normal.

Fenomena seperti di atas sudah sering terjadi secara berulang. Pemerintah yang baru ini diharapkan mampu bersikap tegas kepada para produsen yang sengaja membuat harga bibit ayam jatuh. Kementrian pertanian di bawah kepemimpinan Amran Sulaiman harus berani membuat regulasi yang dapat melindung peternak rakyat. Aturan dalam melindungi semua warga negara termasuk peternak kecil dalam menyelenggarakan peteranakn telah diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2009. Sebagaimana penjelasan Pasal (2) dalam UU tersebut dinyatakan bahwa kerakyatan dan keadilan adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Dengan pengaturan yang sangat jelas tersebut tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menertibkan perusahan-persuhaan yang telah melakukan praktik monopoli, ogligopoli, dsb. Ketegasan pemerintah amat diperlukan untuk menertibkan praktik kotor supaya kasus serupa tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

 

Iklan

Tentang febroni

Jurnalis
Pos ini dipublikasikan di Tak Berkategori. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s